HMI Cabang Malang Datangi Kantor Bupati Malang Sampaikan Orasi Terkait BPJS PBID Dan Pungli Sekolah

MALANG, LINTASDAERAHNEWS.COM - Selang Beberapa hari sebelumnya didemo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hari ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang kembali melakukan aksi demo di depan Gedung Kantor Bupati Malang di Kepanjen dengan orasi menyuarakan aspirasi menuntut Kepesertaan BPJS PBID kembali bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Malang dan menindak kepala sekolah yang melakukan pungutan liar.

Hal ini terlihat jelas masa dari HMI Cabang Malang yang mulai mendekat ke pintu masuk kantor Bupati yang berlokasi di Kepanjen tersebut mulai mulai sedikit memanas ketika menyampaikan Orasi mereka untuk menemui Bupati Malang gagal terwujud.

Dengan sigap aparat Kepolisian dan Satpol PP serta pihak keamanan mengawal para demonstran untuk mengamankan situasi dan kondisi di lokasi tersebut dan petugas Damkar juga sudah di siagakan.

Pengunjuk rasa dari HMI Cabang Malang, Beta Dakal meminta Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan, yang menurutnya dinilai tidak memiliki prinsip dalam memberikan kebijakan.

"Saat persoalan PBID ini menjadi. booming, bahkan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan penonaktifan PBID tidak tepat, dan dari BPJS saling lempar tanggung jawab," kata Dakal saat berdialog dengan Wakil Bupati Malang, Selasa (15/8/2023) siang.

Dakal menambahkan, dengan adanya saling lempar tanggung jawab antara pihak BPJS kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak komitmen, dan merusak citra Bupati dan Wakil Bupati Malang di mata masyarakat.

"Dari sini kita bisa melihat, bahwa anak buah Bapak (Wabup Malang) tidak komitmen, dan kesannya merusak citra Bupati dan Wakil Bupati Malang yang telah Bapak bangun dan perjuangkan selama ini, kalau saya jadi Bupati saya pecat anak buah saya itu," tegas Dakal.

Bahkan Dakal mengklaim Kepala Daerah di Kabupaten Malang ini berasal dari Partai Wong Cilik (PDIP), yang mempunyai keberpihakan pada masyarakat kecil, "Partai yang memiliki slogan seperti itu (partai wong cilik) ketika kadernya terpilih dan tidak mempraktekkan ideologi atau slogan itu, yang percuma juga untuk digaungkan," jelas Dakal.

Dakal meminta pada Wabup untuk membuktikan dan sanggup memperjuangkan aspirasi dari HMI ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menjelaskan, bahwa dirinya diminta mewakil Bupati Malang untuk hadir dan menemui rekan rekan dari HMI yang menyuarakan aspirasinya.

"Karena ada dua kegiatan yang dilaksanakan bupati saat ini, saya diminta untuk hadir disini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang tidak bisa hadir dan yang kedua ijinkan kami memberikan penjelasan apabila boleh, kalau tidak boleh ya tidak apa-apa," terang Wabup Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang pada dasarnya memiliki prinsip untuk serius menyelesaikan atas kebijakan yang kemaren (tentang BPJS PBID), 673 ribu yang disertakan dalam program UHC, Pihaknya hari akan menyelesaikan permasalahan itu semuanya.

"Maka hari kita akan menyelesaikan itu semuanya, terkait permasalahan pendidikan, Pak Bupati melalui Dinas Pendidikan terhadap sekolah sekolah yang melakukan pungutan liar maka melalui dinas pendidikan Pak Bupati meminta melakukan tindakan tegas pada Kepala sekolah yang memang terindikasi," tandas Didik Gatot Subroto.

Sedangkan laporan dari HMI mengenai adanya pungli di sekolah di daerah wilayah Lawang, SD Sidodadi 1 Lawang, bahkan HMI meminta untuk dicopot Kasek tersebut, Wabup berjanji akan langsung dijadikan atensi untuk ditindak lanjuti.

"Tolong dicatat ya mas (pada ajudan Wabup) coba besok segera ditangani secepatnya," pungkas Wabup Malang Didik Gatot Subroto.

Unjuk rasa yang dilakukan massa HMI di depan kantor Bupati Malang di Kepanjen berlangsung agak memanas setelah mahasiswa membakar ban, saat unjuk rasa berlangsung Wabup Malang yang hadir ditengah tengah massa didampingi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan pihak keamanan dari Polres Malang.(M.sol)