Peraturan Lingkungan Yang Tidak Tepat Sasaran? Menggugat Efektivitas Peraturan Pemerintah Mengenai Pembuangan Limbah di Sungai

Oleh: Nasywa Talitha Fitriarini

Warga beraktivitas di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta, Kamis (13/9/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

JAKARTA, LINTASDAERAHNEWS.COM - Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang ketat mengenai pembuangan limbah rumah tangga ke sungai sebagai bagian dari upaya untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Meskipun tujuan dari peraturan ini sangat baik, ada beberapa kontra-opini yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini.

Tantangan Ekonomi bagi Rumah Tangga Rendah di Indonesia 

Salah satu masalah utama dalam menerapkan peraturan ini adalah dampak ekonominya, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah. Dunia diprediksi akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks dari krisis keuangan global dan akan menjadi resesi terburuk sejak Great Depression (Gopinath 2020). Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai sering kali terjadi karena kurangnya akses atau kemampuan untuk menggunakan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Menerapkan peraturan yang ketat tanpa memberikan alternatif yang terjangkau bagi mereka yang terbatas dalam hal finansial dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Banyak rumah tangga mungkin perlu mengeluarkan dana besar untuk mematuhi peraturan ini, yang mungkin tidak mereka mampu.

Tantangan Penegakan Hukum

Sejauh ini, penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lingkungan. Peraturan lingkungan seringkali hanya menjadi "kertas tisu" jika tidak ada penegakan yang kuat dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Ini menciptakan situasi di mana beberapa pihak mungkin melanjutkan praktik pembuangan limbah yang merugikan lingkungan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Untuk peraturan ini menjadi efektif, dibutuhkan sistem penegakan hukum yang konsisten dan kuat.

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pendidikan yang berasal dari semua pihak sehingga nantinya mampu memberikan sesuatu yang positif bagi Pendidikan di Negara Indonesia itu sendiri. Pemerintah, masyarakat, guru dan orang tua harus berperan aktif dalam memajukan pendidikan di indonesia. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam hal ini orang tua sebagai pendidik berperan memberikan arahan dalam semua bidang khususnya pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Made (2007) “Mobilisasi keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tentang pendidikan sesuai dengan harapan mereka, sehingga partisipisi masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi”.

Pendekatan utama dalam menangani masalah ini adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Namun, pendidikan lingkungan masih terbatas di banyak daerah di Indonesia. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi pencemaran sungai atau bahkan mungkin tidak memiliki akses kepada alternatif yang lebih baik. Menerapkan peraturan tanpa upaya serius untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mungkin hanya akan menghasilkan ketidakpahaman dan resistensi.

Solusi Holistik yang Dibutuhkan

Masalah pencemaran sungai seringkali bersifat lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Menerapkan peraturan ini tanpa kerjasama yang kuat antara semua pihak yang terlibat mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Diperlukan solusi yang holistik yang mencakup pemahaman dan kerjasama semua pemangku kepentingan.

Adanya Potensi Dampak Negatif yang Tidak Terduga

Seringkali, peraturan yang terlalu ketat dapat memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan. Misalnya, peraturan ini mungkin mendorong beberapa rumah tangga untuk mencari cara-cara ilegal untuk membuang limbah mereka, yang pada gilirannya dapat menciptakan masalah yang lebih serius. Selain itu, penegakan yang terlalu tegas dapat berdampak buruk pada sektor usaha kecil yang mungkin tidak mampu memenuhi persyaratan peraturan ini.

Pengaruh pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia termasuk negara berkembang yang dimana pemerintahannya terus memiliki upaya untuk melakukan pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan infrastruktur Pembangunan yang baik serta memadai bagi Masyarakat Indonesia perlu adanya investasi. Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk menumbuhkan perekonomian, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang dapat menarik investasi. (Mariana, 2014).

Peraturan yang ketat mengenai limbah rumah tangga juga dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa industri atau perusahaan mungkin menemukan diri mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengelola limbah mereka sesuai dengan peraturan ini. Ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor yang sudah terbatas dalam hal sumber daya. Salah satu sumber daya yang menjadi sumber tenaga kerja yang potensial bagi pembangunan dan pasar yang baik untuk menyerap produksi ekonomi adalah sumber daya manusia. Sitanggang dan Nachrowi (2004) telah mendapatkan gambaran perubahan struktur ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini jelas membawa pengaruh pada struktur pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan Administrasi dan Penyelenggaraan Penerapan peraturan ini juga memerlukan infrastruktur administratif yang kuat dan kapasitas penyelenggaraan yang memadai. Pemerintah perlu mampu memantau dan menegakkan peraturan ini secara efisien di seluruh negeri. Dalam banyak kasus, masalah administratif dan penyelenggaraan bisa menjadi hambatan dalam implementasi peraturan lingkungan.

Kesimpulan ,Meskipun peraturan pemerintah Indonesia mengenai pembuangan limbah rumah tangga di sungai memiliki niat yang baik untuk menjaga lingkungan, opini yang bersifat kontra ini menggarisbawahi tantangan ekonomi, penegakan hukum yang konsisten, kekurangan kesadaran dan pendidikan, serta dampak tak terduga yang mungkin muncul sebagai hasil dari penerapan peraturan ini. Dalam rangka mencapai tujuan lingkungan yang baik, perlu ada keseimbangan yang baik antara perlindungan lingkungan dan dampak sosial dan ekonomi yang dapat dihasilkan oleh peraturan ini. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

Sumber : 

Gopinath G. IMFBlog; 2020. The Great Lockdown: Worst Economic Downturn since the Great Depression.https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ Retrieved from. [Google Scholar]

Made Pidarta. 2007. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Mariana, M. S. (2014). PENGARUH PERTUMBUHAN INVESTASI, PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI PROVINSI BALI. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.6 (2014) :330-344, 15.

Sitanggang, Ignatia Rohana dan Nachrowi, Djalal. “Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi pada 9 Sektor di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 5(1), Juli 2004, hal. 103-133.